Revolusi Tunisia, Revolusi yang Berawal dari Aksi Bakar Diri

Revolusi Musim Semi di Tunisia

 

Revolusi Tunisia 2010-2011 adalah serangkaian unjuk rasa yang sedang berlangsung di berbagai kota di Tunisia yang membuat Presiden Zine El Abidine Ben Ali mundur dari jabatannya pada 14 Januari 2011 setelah 23 tahun berkuasa. Pengunjuk rasa memprotes kenaikan harga pangan dan bahan bakar, pengangguran, korupsi, dan kebebasan berbicara

Latar Belakang munculnya Revolusi Musim Semi di Tunisia

Telah tercatat dalam sejarah bahwa revolusi Tunisia ini bermula dari seorang tukang sayur, Muhammad Bouazizi, berumur 26 tahun yang tertindas di wilayah Sidi Bouzid Sidi, 300 kilometer sebelah selatan ibu kota Tunisia. Bouazizi yang selama tujuh tahun berjibaku menjadi tukang sayur tiba-tiba didatangi oleh segerombolan polisi dan mereka menyita gerobak sayurnya dengan alasan bahwa ia berjualan tanpa izin. Bouazizi sudah coba membayar 10 dinar Tunisia, namun ia ditampar, diludahi, bahkan ayahnya yang sudah meninggal dihina.

Ia berusaha melapor ke markas provinsi, namun keluhannya sama sekali tak dihiraukan. Bouazizi pun mengambil langkah nekat yakni dengan cara membakar dirinya. Ternyata tidak hanya Bouazizi yang terbakar, tetapi juga membakar amarah seluruh rakyat Tunisia atas kediktaktoran rezim yang berkuasa. 

Dari sanalah gejolak bermula. Unjuk rasa pun terjadi sebagai bentuk protes atas kebijakan rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali, sang diktaktor Tunisia yang telah berkuasa selama 23 tahun. Peristiwa yang bermula pada Desember 2010 itu termasuk gelombang pergolakan sosiopolitik yang paling dramatik di Tunisia dalam masa tiga dasawarsa. Peristiwa itu menyebabkan ramai warga yang menjadi korban atau cedera hingga akhirnya Ben Ali berhasil digulingkan pada 14 Januari 2011. 

Presiden Zine El Abidine Ben Ali dan Tumbangnya Presiden Zine El Abidine Ben Ali

      Tidak ada yang menduga, letupan di Tunisia yang dimulai sejak bulan Desember tahun lalu akhirnya dapat menumbangkan Zine El Abidine Ben Ali, sang rezim diktator yang juga anti terhadap segala bentuk kehidupan yang berbau Islam. Ben Ali yang oleh kebanyakan warga Tunisia biasa dijuluki Ben A Vie (dari bahasa Prancis yang berarti seumur hidup), sebagai bentuk ejekan karena ingin berkuasa seumur hidup di negeri berpenduduk sekitar 11 juta jiwa itu.

Ben A Vie yang sejak muda mendapat didikan Prancis tersebut menjadi Presiden Tunisia kedua sejak negara itu merdeka dari Perancis pada 1956 setelah mundurnya Presiden pertama Habib Bourguiba karena sakit-sakitan akibat penyakit tua renta pada 7 November 1987. Ben A Vie yang diharapkan mengadakan perubahan dari rezim diktator pendahulunya ternyata lebih parah, termasuk yang terkait dengan kehidupan yang berbau Islam yang menjadi agama 99 % rakyat negeri itu.

Jenderal Zine El Abidine Ben Ali lahir di Hammam-Sousse, 3 September 1936 (74 tahun) adalah Presiden Republik Tunisia sejak 7 November 1987 dan presiden yang kedua sejak kemerdekaannya dari Perancis pada 20 Maret 1956.Di Tunisia, media massa sering menyebutnya Ali Baba.Sebagai militan muda dari Partai Neo-Destour, ia dikirim ke Perancis untuk menjalani latihan militer. Ia lulus dari Sekolah Inter-Arms di Saint-Cyr dan Sekolah Artileri di Châlons-en-Champagne. Kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat.

Ben Ali ditunjuk mendirikan dan mengatur Departemen Keamanan Militer pada 1964 hingga 1974. Ia dipromosikan sebagai Direktur-Jenderal Keamanan Nasional dalam Departemen Dalam Negeri pada 1977 setelah menjabat sebagai atase militer di Maroko.Ben Ali kembali dari 4 tahun sebagai Duta Besar untuk Polandia menjadi kepala Keamanan Nasional namun kini dengan posisi setingkat Menteri. Ia mengambil posisi ini saat berkembangnya gerakan Islam di negerinya.

Pada saat itui ia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan bertahan pada posisi ini saat ia menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Habib Bourguiba pada 1 Oktober 1987. Lalu, Bin Ali memecat Presiden Bourguiba dan memangku jabatan presiden pada 7 November 1987 dengan dukungan beberapa gelintir elite dan pendukungnya.

Tujuh orang doktor menandatangani kertas yang menyatakan Presiden Bourguiba tak cakap menjabat. Ia kemudian mempertahankan sikap politik luar negeri nonblok pendahulunya dan mendukung ekonomi yang telah berkembang sejak awal 1990-an.Proyek pekerjaan umum yang besar, termasuk bandara, jalan raya atau perumahan, telah dijalankan. Bagaimanapun, pengangguran menyisakan masalah ekonomi yang besar

Ben Ali melanjutkan pendekatan otoriter pendahulunya dan memuja kepribadian (aktivitasnya mengambil tempat banyak dari berita harian). Meski ia mengumumkan pluralisme politiknya pada 1992, Rapat Umum Konstitusional Demokratiknya (dahulu Partai Neo-Destour) melanjutkan dominasi politik nasional. Rezimnya masih tidak mengizinkan aktivitas oposisi dan kebebasan pers menyisakan penyamaran. Pada 1999, walaupun dua kandidat alternatif yang tak dikenal diizinkan untuk pertama kalinya berada dalam pemilihan presiden, Ben Ali diangkat kembali dengan 99,66% suara. Ia kembali dipilih pada 24 Oktober 2004, secara resmi meraih 94,48% suara, setelah referendum konstitusi yang kontroversial pada 2002 yang membuatnya bertahan sebagai presiden setidaknya hingga 2014.

Televisi Zionis Israel menyatakan penyesalan mendalam atas tumbangnya kekuasaan pemerintah Zine El Abidine Ben Ali dan menyebut mantan Presiden Tunisia yang lari ke Arab Saudi ini sebagai pendukung terbesar politik Israel secara diam-diam. Pemerintah Tunisia di masa Zine El Abidine Ben Ali pada 2008 lalu saat Israel menyerang Jalur Gaza, melarang warganya untuk melakukan demonstrasi anti Israel. Tidak hanya itu, Ben Ali juga melarang upaya mengumpulkan bantuan rakyat untuk warga Gaza.

Kebanyakan negara-negara Arab saat ini punya terlilit masalah yang sama seperti tidak adanya kebebasan, kemiskinan dan penggangguran. Masalah ini membuat rakyat di Tunisia melakukan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintahnya begitu juga yang terjadi di Aljazair yang menyebabkan puluhan rakyat tewas dan cidera. Namun sejatinya yang terjadi adalah krisis politik yang lebih luas dibandingkan dengan masalah ekonomi dan pengangguran. Dengan kata lain, permasalahan utamanya adalah kebencian yang demikian memuncak terhadap pemerintahan diktator Ben Ali dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Intinya pengangguran adalah satu-satunya yang tersisa sebagai sarana untuk menggugat pemerintah dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadapnya. Pelaksanaan Pemilu selama ini hanya sebatas drama politis untuk melanggengkan kekuasaan tangan besi.

Protes ini pada akhirnya melengserkan pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali dan para pengamat politik berkeyakinan bahwa tumbangnya pemerintahan Ben Ali merupakan sebuah pesan penting bagi penguasa sebagian negara-negara Arab yang berkuasa bertahun-tahun secara turun temurun.

Pasca Revolusi Musim Semi Tunisia

Tunisia adalah tempat kelahiran gempa yang mengguncang wilayah tersebut dan memakan korban sejumlah penguasa diktator. Aksi bakar diri Muhammad Bouzizi menyebabkan protes massa yang akhirnya mengakibatkan Zine El Alidine Ben Ali meninggalkan negara. Riak-riak kejadian ini masih terasa di seluruh dunia dan tidak ada yang pernah mengharapkan revolusi Arab akan menelan seluruh wilayah itu. Januari 2013 tepat dua tahun sejak Revolusi Arab mulai terjadi di Tunisia sementara banyak hal yang telah berubah, namun yang sulit untuk dihindari adalah seberapa banyak yang tidak berubah dan tetap sama.

Setelah puluhan tahun penindasan, pemerintah sementara menggantikan pemerintahan Ben Ali, dan pemilu berlangsung pada bulan Oktober 2011. Partai Islam di negara itu, Ennahda, memenangkan pemilu legislatif, dengan mendapatkan 90 dari 217 kursi, dan melanjutkan dengan membentuk pemerintah koalisi dengan partai-partai sekuler yang memenangkan posisi kedua dan ketiga tertinggi untuk kursi parlemen. Pada saat itu, sulit untuk dihindari suara Islam untuk pemilu dan suasana dengan perasaan itulah yang mendasari dan memberikan partai Islam itu kemenangan yang jelas mengejutkan banyak pihak di wilayah itu dan sekitarnya. Dengan mandat yang besar, para politisi Islam mengambil posisi pemerintahan mereka dan Tunisia menunggu nilai-nilai Islam diterapkan pada masyarakat.

Ennahda mendominasi majelis konstituante yang bertugas menulis konstitusi negara. Rancangan konstitusi diumumkan kepada publik pada bulan Agustus 2012, dan setelah mendapatkan ‘tiket Islam’, Ennahda menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadikan syariat sebagai sumber hukum dalam konstitusi yang baru dan akan mempertahankan sifat sekuler Negara itu. Ennahda bersikeras bahwa mereka akan terus memperatahankan pasal pertama Konstitusi 1956 pada undang-undang dasar yang baru. Pasal itu mengabadikan pemisahan antara agama dan negara, dengan menyatakan bahwa: “Tunisia adalah sebuah Negara yang bebas, merdeka dan berdaulat, beragama Islam, berbahasa Arab dan adalah sebuah negara republik” .” Kami tidak akan menggunakan undang-undang untuk memaksakan agama. Pemimpin Ennahda Rachid Ghannouchi mengatakan kepada para wartawan setelah komite konstituen partai-partai Islam  melakukan voting untuk mempertahankan pasal konstitusional dengan 52 suara melawan 12 suara. Pasal itu, katanya menambahkan” merupakan obyek dari konsensus di antara semua lapisan masyarakat; dengan melestarikan identitas Arab-Muslim Tunisia dan juga menjamin prinsip-prinsip negara yang demokratis dan sekuler

Ennahda didirikan pada tahun 1980 dengan mengikuti model Ikhwanul Muslimin Mesir, dan selama dua dekade terakhir telah menjadi lebih nyaman dengan ide-ide sekularisme, hingga ke titik yang sekarang dengan memiliki lebih banyak persamaan dengan partai-partai sekuler daripada sebagai sebuah partai Islam. Partai ini telah menjadi mirip dengan AKP di Turki yang menjadikan Islam dalam namanya saja.

Ummat Islam Tunisia memilih partai Islam itu karena sentimen keislaman mereka. Ennahda telah benar-benar menjelaskan posisinya sekarang ini ketika mereka berkuasa, bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menerapkan Islam. Tunisia telah menjadi satu-satunya negara yang menyaksikan terusirnya seorang pemimpin dan secara terbuka menyatakan bahwa negara itu akan mempertahankan sistem yang ada, meskipun dengan beberapa perubahan palsu, namun hampir tidak memberikan peran apapun kepada Islam. Pemimpin Ennahda, Rachid Ghannouchi, menjelaskan sehubungan dengan pendirian Khilafah setelah memenangkan pemilu: “Jelas, kami adalah sebuah negara bangsa. Kami menginginkan pemerintah untuk reformasi Tunisia, bagi Negara Tunisia. Adapun isu Khilafah, hal ini merupakan masalah yang bukan merupakan suatu realitas. Persoalan realitas saat ini adalah bahwa kami adalah sebuah Negara Tunisia yang menginginkan reformasi, sehingga menjadi sebuah Negara bagi Rakyat Tunisia, bukan untuk melawan mereka”

Ennadah menyukai mitranya di Mesir setelah muncul sebagai pemenang yang telah melakukan segalanya dengan kemampuan mereka untuk mempertahankan sistem yang ada. Dengan menyebut dirinya sebagai sebuah partai Islam telah menjadikannya sangat jelas bahwa pemerintahan Islam tidak bisa bekerja di dunia pada saat ini, Rachid Ghannouchi, pemimpin kelompok itu mengatakan partai Islam tidak akan “memperkenalkan definisi yang ambigu dalam konstitusi yang memberikan risiko terpecahnya rakyat”, dengan menambahkan bahwa “banyak rakyat Tunisia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang syariah dan praktek-praktek yang salah di negara tertentu telah menimbulkan ketakutan.” Sementara banyak orang di Tunisia yang mengorbankan hidup mereka untuk perubahan di negara itu, namun setelah berkuasa Ennadah menolak untuk menerapkan Islam dan mereka harus memperhatikan bahwa umat mengusir Ben Ali ke luar negeri karena pengkhianatan yang dilakukannya, umat telah menunjukkan mereka tidak lagi takut terhadap rezim dan jika Ennadah tidak memenuhi janjinya, mereka juga dapat menjadi bagian dari sejarah sebagaimana Ben Ali saat ini.

Respon Liga Arab

      Konferensi tingkat tinggi bidang Perekonomian, Sosial dan Pembangunan negara-negara Arab yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir sama sekali tidak menyinggung kekacauan di Tunisia yang mulai memicu krisis ekonomi di negeri itu.

Konferensi yang berakhir hari Rabu (19/1) hanya menekankan pada masalah pembangunan dan upaya pengentasan pengangguran di negara-negara Arab. "Ini merupakan konferensi ekonomi bukan konferensi politik," kata Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Abul-Gheit saat memberikan keterangan pers di acara penutupan kemarin, menjawab pertanyaan mengapa konferensi itu sama sekali tidak membahas krisis di Tunisia.

"Mesir sudah menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir menghormati aspirasi rakyat Tunisia. Saya pikir, tidak membahas krisis di Tunisia (dalam konferensi itu) bukan hal yang memalukan karena pada bulan Maret nanti akan ada pertemuan tingkat tinggi untuk masalah politik di Irak, dan masalah Tunisia akan dibahas dalam pertemuan itu, jika masih relevan," tukas Menlu Mesir.

Para pemimpin Arab yang hadir dalam pertemuan di Sharm El-Syaikh hampir tidak ada yang menyinggung krisis dalam negeri Tunisia dalam pidatonya. Hanya Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa yang selintas menyinggung persoalan di negeri itu. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tunisia adalah sebuah "revolusi."

"Masyarakat negara-negara Arab sudah sering diguncang oleh krisis-krisis sosial. Revolusi yang sedang terjadi di Tunisia berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan pembangunan sosial dalam pertemuan tingkat tinggi tahun ini. Revolusi itu tidak jauh jaraknya dari kita," kata Moussa.

Sekjen Liga Arab itu juga mengingatkan bahwa masyarakat Arab telah memasuki tahap kemarahan dan frustasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Untuk itu Moussa menyerukan "pembaruan" di negara-negara Arab untuk mengatasi rasa frustasi di kalangan rakyat.

Konferensi tingkat tinggi bidang ekonomi, sosial dan pembangunan negara-negara Arab menetapkan sejumlah resolusi terkait peningkatan kerjasama di ketiga bidang tersebut. Antara lain pembentukan area perdagangan bebas, penyatuan bea cukai, pemberlakukan kebijakan di bidang investasi dan kerjasama dalam bidang teknologi internet, angkatan laut dan bidang kelistrikan.

Konferensi itu juga memberikan perhatian khusus pada masalah keamanan pangan dan sumber air, terutama masalah perubahan iklim yang membuat sumber-sumber air makin langka. Negara-negara Arab sepakat untuk menggalang kerjasama menetapkan strategi pengamanan sumber-sumber air di wilayah Arab.

kata-kata bijak Dini

Apa Itu Paragraf Argumentasi ?

Paragraf Argumentasi

Hallo teman, ada yang udah tau belum nih apa itu paragraf argumentasi ? nh bagi yang belum tahu,, nih aku kasih tau ya,,,

paragraf argumentasi itu adalah paragraf yang berisi tentang tulisan-tulisan yang disertai berbagai alasan, contoh, atau bukti-bukti yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca sehingga pembaca membenarkan isi paragraf tersebut.

nah agar sobat lebih paham,, aku kasih contoh nih.

contoh : 

            Perang antara Palestina dan Israel sepertinya belum juga menunjukan titik terang. konflik Palestina dan Israel menurut sejarah sudah berlangsung selama 31 tahun ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza, dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerussalem (Yordania). Sampai sekarang perdamaian sepertinya jauh dari harapan. Perang antara Palestina dan Israel ini memakan korban yang tak sedikit. Bahkan dalam data yang berasal dari Kementrian Luar Negeri Israel disebutkan pada tahun 2010 sebanyak 81 orang negara Palestina yang menjadi korban dan 8 orang korban dari negara Israel. Banyak orang yang mengatakan bahwa perang Israel dan Palestina adalah perang karena agama namun banyak juga yang tidak sependapat akan hal itu.

Perang antara Israel dan Palestina sebenarnya memang bukan merupakan perang agama Yahudi dan Islam. Sesungguhnya hakikat permusuhan dan peperangan kita terhadap Zionis Israel bukan karena mereka bangsa Semit. Permusuhan itu bukan pula karena agama “Yahudi” mereka (Israel). Karena agama Yahudi adalah termasuk agama samawi yang telah dibawa oleh Rasul Allah Musa a.s. Nurhasana, dkk (2011:137) mengatakan “ Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa Allah tidak melarang hidup bermasyarakat dengan orang yang tidak seagama, selama tidak memusuhi Islam.” Pada hakikatnya motif pertikaian dan permusuhan kita dengan Zionis Israel, yaitu karena mereka (Israel) telah mengobarkan api peperangan di mana-mana, merampas tanah warga Palestina, merampas kehormatannya dan membantai penduduk tak berdosa secara keji dan biadab. Peperangan yang dilakoni oleh kaum Muslimin terhadap Zionis itu adalah demi kebenaran, menegakkan keadilan, dan melenyapkan kezhaliman. Membebaskan tanah Palestina dan negeri-negeri Islam dari cengkraman Zionis Israel dan menyelamatkan warganya dari kehancuran, adalah termasuk perang fisabilillah yaitu perang di jalan Allah dan kita sesama umat muslim adalah saudara. Sebagaimana layaknya orang-orang bersaudara, pasti jika saudaranya sakit, yang lain akan ikut merasakanya. Minimal mendoakanya agar Ia diberi yang terbaik. (Tim BSOM, 2012:38) 

Dengan demikian, jelaslah bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Plestina  bukan karena masalah agama tetapi lebih kepada perlakuan Israel yang memulai peperangan dengan cara merampas tanah warga Palestina, membantai penduduk Palestina yang tak berdosa sehingga puluhan bahkan ratusan orang dewasa beserta anak-anak tewas dan sebagai sesama muslim kita juga wajib membantu warga Palestina demi menyelamatkan warganya dari kehancuran. 

nah,, paragraf  diatas itu ingin meyakinkan para pembaca yang selama ini beranggapan bahwa perang antara Israel dan Palestina itu adalah perang Agama itu tidak semuanya benar,, akan tetapi penulis ingin menyakinkan kepada para pembaca bahwa perang antara Israel dan Palestina itu terjadi karena mereka (Israel) telah mengobarkan api peperangan di mana-mana, merampas tanah warga Palestina, merampas kehormatannya dan membantai penduduk tak berdosa secara keji dan biadab. Pada paragraf ini penulis juga ingin menguatkan alasan yang ditulisnya yakni dengan menambahkan kutipan-kutipan.

nah begitulah sobat contoh paragraf argumentasinya,,, semoga sobat mengerti,,,

arti penting terusan suez dan krisis suez

KRISIS SUEZ

2.1 Arti Terusan Suez bagi Imperialis Inggris

                  Sejak Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, Inggris mulai menaruh perhatiannya terhadap Mesir. Cita-citanya ingin memperluas pengaruhnya kenegeri “hadiah Sungai Nil” ini direalisasikan oleh Benjamin Disraeli, sewaktu ia memegang tampuk pemerintahan sebagai Perdana menteri pada 1874-1880. Akan tetapi realisai tersebut baru mencapai tingkat perletakan dasar saja.

Bersama Salisbury, Disraeli mewakili golongan “empire” atau golongan “imperealisme”. cita-cita golongan ini ialah melakukan perluasan kerajaan Inggris dan dan mempererat kembali hubungan antara koloni dan negeri induk, sehingga tercapailah suatu empire yang meliputi seluruh dunia. Untuk mencapai “Greater Britain” Disraeli mulai melakukan perluasan daerah. Pada 1874, kepulauan Fiji di Lautan Pacifik diduduki. Pada tahun berikutnya, ia mendengar bahwa Mesir akan menjual sahamnya yang ada dalam maskapai Terusan Suez kepada pemerintah Perancis, ia menggunakan kesempatan itu untuk memperluas pengaruh negerinya. Lord Derby, menteri luar negerinya, dan Norlhcote, menteri keuanggannya tidak setuju dengan maksud perdana menteri tersebut. Akan tetapi karena ratu Victoria menyokong maksud pemberian tersebu, maka Disareli dengan cepat bertindak.tanpa menunggu pengesahan parlemen, ia meminjam uang dari bank Rotschilds sebesar ₤ 4.080.000 dan dibelinya saham Khedive sebanayk 176.602 buah. Pembelian ini meliputi 44% dari saham Mesir dari Maskapai Terusan Suez.

Tindakan Disareli ini mengakibatkan perahtian dan kepentingan Inggris di Terusan Suez sama besarnya dengan perancis saat itu. Oleh Karena itu keuda negeri ini selalu bersaing pengaruh di negeri Mesir itu. Ketika Gladstone menyerang tindakan Disraeli tersebut dan menuduhnya sebagai perbuatan Finnansial yang berbahaya, Disraeli menjawab bahwa pembelian saham itu adalah suatu tindakan politi. Ia mengatakan bahwa “Terusan Suez adalah jalan menuju ke India dan Mesir adalah laksana sebuah kedai di jalan itu”

Disraeli menyadari betapa pentinganya terusn tersebut sebagai alat penghubung antara Eropa dan Asia. Baginya Terusan tersebut adalah kunci untuk menghubungkan Inggris dan India. Oleh karena itu, ia bercita-cita membentuk suatu imperium Britania Raya, maka jalan-jalan yang menuju ke India baik yang melalui tanjung harapan maupun Suez, harus ada dalam tangannya. Ia juga berusaha menguasai daerah-daerah disemenanjung jalan tersebut, setidak-tidaknya menjadikan daerah-daerah itu sebagai pengaruh Inggris.

2.2 Penyebab jatuhnya Terusan Suez ketangan Inggris dan Perancis

Khedive Ismail (1863-1897), adalah penguasa yang sangat boros. Selama ia memerintah ± 16 tahun, uang yang dibelanjakannya adalah sebesar 90 juta pound, diperlukan untuk kepentingan pembangunan,penakhlukan daerah Sudan, perbaikan pendidikan dan sebagainya. Disamping iuia menambah jumlah upeti tahunan yang diperembahksn kepada Sultan Turki sebagai tanda terimakasih karena sultan telah mengangerahkan sebutan khedive kepadanya. Ismail juga membeli tanah-tanah milik tuan tanah dinegerinya, hingga tanah miliknya menjadi 916.000 area. Akibatnya meningkatalah jumlah hutang Mesir dengan pesatnya, dari 3 juta pound dalam tahun 1863 menjadi 80 juta pada tahun  1876.

Untuk mencegah timbulnya kebangkrutan Negara. Ismail menjual saham-sahamnya yang ada dalam Maskapai Terusan Suez. Karena pembeli saham tersebut adalah Inggris (1875), maka sejak itu Inggris mulai mendapat kesempatan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri. Di samping itu, sejarah persaingan imperialisme Inggris dan Pernacis di negeri tersebut akan segera menyusul.

Uang yang diterima dari penjualan saham-saham itupun ternyata tidak dapat menutupi kekurangan kas Negara Mesir. Pada tahun berikutnya (1876), khedive Ismail menghadapi kebangkrutan lagi. Kemudian ia mengajukan permintaan peminjaman kepda Perancis dan Inggris. Sebagai jawaban atas permintaan tersebut, pemerintah Inggris mengirim Stephen Cave.untuk meneliti dengan keuangan Mesir. Akibat dari penelidikan tersebut, dibentuklah suatu panitia terdiri atas Negara-negara Eropa untuk mengurusi kemakmuran Mesir. Bahaya kebangkrutan dapat diatasi. Dengan demikian maka karena soal keuanganlah imperialis barat masuk ke Mesir.  

2.3 Krisis Suez

Krisis Suez adalah serangan militer Britania Raya, Perancis dan Israel terhadap Mesir yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 1956. Serangan ini dilancarkan karena pada tanggal 26 Juli 1956, Mesir menasionalisasikan Terusan Suez setelah tawaran Britania Raya dan Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan Bendungan Aswan dicabut.

            Pada tanggal 29 Oktober 1888 dilangsungkan Konferensi Istambul (Turki) yang secara bersama-sama menetapkan status Terusan Suez. Hal ini mengingat kedudukan, fungsi, dan peranan Terusan Suez bagi dunia internasional. Konferensi dihadiri oleh Inggris, Jerman, Austria, Hongaria, Spanyol, Prancis, Italia, Belanda, Rusia, Turki, dan Mesir. Konferensi menetapkan Terusan Suez berstatus internasional. Adapun hasil konferensi Istambul Suez Canal Convention adalah sebagai berikut :

a)      Kebebasan berlayar di Terusan Suez bagi semua kapal, bak kapal dagang maupun kapal perang, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

b)      Semua kapal yang melintasi Terusan Suez tidak boleh memperlihatkan tanda-tanda peperangan.

c)      Tidak boleh menempatkan kapal-kapal di pintu masuk atau sepanjang Terusan Suez.

d)     Pemerintah Mesir harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin pelaksanaan Konferensi Istambul.

e)      Kebebasan berlayar di Terusan Suez merupakan kebebasan yang terbatas.

f)       Pokok-pokok persetujuan ini berlakunya tidak dibatasi hingga berakhirnya Undang-undang yang mengatur konsesi dari perusahaan Terusan Suez.

Terinspirasi oleh hasil Konferensi Asia Afrika, maka Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956. Dengan demikian, Terusan Suez yang semula berstatus internasional sepenuhnya dianggap milik bangsa Mesir. Tindakan Gamal Abdul Nasser ini tentu saja dianggap sebagai pelanggaran serius yang segera mendapat reaksi dari Inggris dan Prancis. Kedua negara Eropa yang mempunyai kepentingan dengan Terusan Suez berencana secara besama-sama akan menyerang Mesir. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan juga merupakan sekutu Inggris dan Prancis mencoba menghindarkan penyerangan tersebut. Amerika Serikat berusaha mengajak berunding ketiga negara yang sedang bersengketa itu untuk menyelesaikan masalah Terusan Suez.

Pada tanggal 16 Agustus 1956 atas prakarsa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles diadakan konferensi di London untuk menyelesaikan masalah Terusan Suez. Konferensi itu dihadiri oleh 20 negara, tetapi Mesir tidak hadir. Konferensi mencapai persetujuan tentang penyelesaian masalah Terusan Suez yang disebut Konferensi London. Hasil Konferensi London menyebutkan, antara lain bahwa akan dibentuk suatu badan internasional untuk menangani Terusan Suez. Namun, Gamal Abdul Nasser tetap teguh pada pendirian untuk menasionalisasi Terusan Suez dan menolak hasil keputusan Konferensi London. Akibat sikap tersebut, ketegangan di kawasan Timur Tengah memuncak kembali. Masalah Terusan Suez juga dimajukan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan September 1956. Sekretaris Jenderal PBB, DagHammerskjold menanggapi masalah Terusan Suez, memberi usulan damai yang terkandung dalam enam hal seperti berikut.

a)      Pentingnya transit bebas dan terbuka melalui Terusan Suez tanpa diskriminasi, baik secara politik maupun teknik.

b)      Kedaulatan Mesir dan Terusan Suez harus dihormati nleh setiap negara.

c)      Pengoperasian Terusan Suez harus terbebas dari politik setiap negara.

d)     Penetapan bea tol harus diputuskan atas kesepakatan bersama antara Mesir dan negara pemakai Terusan Suez.

e)      Sebagian pendapatan yang diperoleh harus digunakan kembali untuk pengembangan Terusan Suez.

f)       Jika terjadi perselisihan harus diselesaikan secara damai melalui lembaga arbitrase internasional.

Penyelesaian masalah Terusan Suez dari Sekjen PBB diterima baik oleh Mesir. Namun, Mesir tetap menolak hasil-hasil Konferensi London. Inggris dan Prancis memandang bahwa Mesir secara sepihak telah melakukan pelanggaran internasional. Oleh karena itu, Inggris dan Prancis secara bersamaan menyerang wilayah Mesir. Serangan gabungan itu berhasil menduduki daerah sepanjang Terusan Suez dan Port Said. Israel juga ikut melibatkan diri menyerang Mesir dan berhasil menduduki wilayah Gurun Sinai.

Akibat serangan gabungan tersebut, Rusia, Hongaria, dan sekutunya bersiap membantu Mesir. tindakan itu tentu saja memancing Amerika Serikat untuk melibatkan diri dalam masalah Terusan Suez dengan membantu sekutunya, Inggris dan Prancis. Perang terbuka akibat tindakan Gamal Abdul Nasser dalam menasionalisasi Terusan Suez menimbulkan krisis internasional yang disebut Krisis Suez.

Krisis Suez mendapat reaksi internasional dari negara-negara yang anti terhadap imperialisme dan kolonialisme. PBB segera menggelar sidang umum untuk membahas Krisis Suez. Atas usul Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, Dewan Keamanan PBB harus segera membentuk pasukan penjaga perdamaian di Mesir. Pasukan PBB itu nantinya akan ditempatkan di sepanjang perbatasan Mesir–Israel. Pasukan penjaga perdamaian PBB itu disebut United Nations Emergency Forces (UNEF).

2.4 Upaya penyelesaian

Operasi yang bertujuan merebut Terusan Suez ini berhasil dari sisi militer, namun merupakan bencana politik. Bersama dengan krisis Suez, Amerika Serikat juga harus mengurus Revolusi Hongaria. Amerika Serikat juga takut akan adanya perang yang lebih luas setelah Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa lainnya mengancam untuk membantu Mesir dan melancarkan serangan roket ke London, Paris dan Tel Aviv.

Maka dari itu, pemerintahan Eisenhower menyatakan gencatan senjata. Amerika Serikat meminta invasi dihentikan dan mensponsori resolusi di Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata. Britania dan Perancis, sebagai anggota tetap, memveto resolusi tersebut. Amerika Serikat lalu memohon kepada Majelis Umum PBB dan mengusulkan resolusi meminta gencatan senjata dan ditariknya pasukan. Majelis Umum mengadakan "sesi khusus kedaruratan" dan mengadopsi resolusi Majelis 1001, yang mendirikan United Nations Emergency Force (UNEF), dan menyatakan gencatan senjata. Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Britania dan Perancis dari pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) jika mereka tidak mau mundur dari Mesir. Britain and France withdrew from Egypt within a week.

Amerika Serikat juga melancarkan tekanan finansial terhadap Britania Raya untuk mengakhiri invasi. Eisenhower memerintahkan George M. Humphrey untuk menjual bagian dari "US Government's Sterling Bond holdings". Pemerintah AS memegangnya sebagai bagian dari bantuan ekonomi terhadap Britania setelah Perang Dunia II, dan pembayaran sebagian hutang Britania kepada AS, dan juga bagian dari Rencana Marshall untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat.

Arab Saudi juga memulai embargo minyak terhadap Britania dan Perancis. AS menolak membantu minyak bumi hingga Britania dan Perancis setuju untuk mundur. Negara NATO lainnya juga menolak untuk menjual minyak bumi yang mereka terima dari negara-negara Arab ke Britania atau Perancis.

Pemerintah Britania dan pound sterling berada dalam tekanan. Sir Anthony Eden, Perdana Menteri Britania Raya, terpaksa untuk mundur dan mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 6 November. Tentara Perancis dan Inggris selesai mundur pada tanggal 22 Dessember 1956, dan digantikan oleh tentara Kolombia dan Denmark yang merupakan bagian dari UNEF. The Israelis left the Sinai in March, 1957. Umum mengadakan "sesi khusus kedaruratan" dan mengadopsi resolusi Majelis 1001, yang mendirikan United Nations Emergency Force (UNEF), dan menyatakan gencatan senjata. Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Britania dan Perancis dari pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) jika mereka tidak mau mundur dari Mesir.

2.5 Peranan Indonesia dalam membantu mengatasi Krisis Suez.  

Bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 harus ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia ikut tergerak membantu mengatasi Krisis Suez. Pada tanggal 8 November 1956 sebagai wujud partisipasi aktif bangsa Indonesia menyatakan kesediaannya dalam menyelesaikan Krisis Suez dengan bersedia menempatkan pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian di wilayah Mesir dalam Komando UNEF. Pasukan TNI yang dikirim sebagai penjaga perdamaian di Mesir disebut Pasukan Garuda. Pasukan ini dipimpin oleh Letkol Hartoyo yang kemudian digantikan oleh Letkol Saudi. Pasukan Misriga I berangkat ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.

Pengiriman pasukan penjaga perdamaian oleh bangsa Indonesia dalam mengatasi Krisis Suez juga untuk menunjukkan solidaritas sebagai sesama negara yang baru merdeka. Selain itu, juga melaksanakan hasil keputusan yang telah diambil dalam Konferensi Asia Afrika.